PWI Barito Utara Diingatkan Tetap Independen 

MUARA TEWEH - Ketua Komisi III DPRD Barito Utara, Tajeri, mengatakan, insan pers harus tetap independen dan bersatu setelah pelantikan pengurus PWI Barito Utara periode 2025-2028.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi kubu-kubuan di dalam organisasi kewartawanan. Tajeri meminta seluruh jurnalis menempatkan kepentingan pembangunan daerah sebagai prioritas. Ia menambahkan bahwa tugas pers sudah diatur jelas dalam undang-undang dan harus dijalankan secara profesional.

“Mari bersinergi pertama-tama untuk membangun Kabupaten Barito Utara, semua insan pers itu bersatu,” katanya kepada Kalteng24.com, Kamis (13/11/2025).

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri pelantikan PWI di Aula Dinas Lingkungan Hidup . Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Barito Utara, Shalahuddin, Ketua PWI Kalteng M Zainal, Kapolres Barito Utara AKBP Singgih Pebiyanto, perwakilan Dandim 1013 Muara Teweh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para anggota PWI Barito Utara. Kehadiran para unsur pemerintah dan masyarakat ini disebut sebagai bentuk dukungan terhadap profesionalisme pers.

Tajeri menilai, pers memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi secara jujur kepada publik. Ia menekankan bahwa pemberitaan tidak boleh ditutup-tutupi, baik yang bernada positif maupun kritik terhadap pemerintah. Menurutnya, kritik yang membangun sangat diperlukan dalam mendorong perbaikan kinerja daerah.

Selain itu, Tajeri berharap, pengurus PWI yang baru mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Ia menilai pers yang independen dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Solidaritas antarsesama jurnalis juga dinilai penting untuk memperkuat kualitas organisasi.

Ia juga menambahkan bahwa PWI harus tetap mengedepankan etika jurnalistik agar pemberitaan tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Tajeri berharap, organisasi ini menjadi contoh dalam menjaga integritas profesi. Dengan kepengurusan baru, ia optimistis hubungan pers dengan pemerintah daerah akan semakin harmonis.

“Yang penting pemerintah daerah tidak anti kritik, asalkan kritik itu bersifat membangun,” katanya. (adv) 

 

editor: pahit s. narottama